evaluasi pengadaan barang dan jasa. sebuah perspektif pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai peraturan lkpp nomor 12 tahun 2021; standar kompetensi level-1 sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang/jasa; mari meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa kita; e-marketplace dan e-purchasing dalam pengadaan barang/jasa pemerintah; pokok-pokok perubahan pengadaan. evaluasi pengadaan barang dan jasa

Penjelasan hal tersebut di atas dapat dilihat pada gambar. 1. 2 Tahun Anggaran 2018 Program Evaluasi dan Penyelesaian Sanggah Kegiatan Fasilitasi Operasional Pemilihan Penyedia Barang Jasa melalui e-Tendering KEGIATAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ) DI BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA s TUGAS DAN FUNGSI. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767); 6. 1. Hanya boleh diakses oleh peserta lelang berdasarkan Perpres. Dengan terbitnya perpres tersebut diharapkan regulasi baru terkait dengan e-purchasing akan mengalami peningkatan realisasi belanja di lingkungan instansi pemerintah, yaitu pelaksanaan. Info Bimtek Evaluasi Kinerja Penyedia Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Tahun 2022 – 2023 Dengan Hormat. prakualifikasi atau peserta pemilihan pada saat evaluasi kualifikasi penyedia. Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa >. Seksi Tata Operasional Direktorat Penilaian. BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 53 4. EVALUASI KUALIFIKASI 8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diterbitkan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 99 Ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11. 122 . 40 Pengelola Data Monitoring dan Evaluasi Berkas Sengketa 6 41 Pengelola Keuangan 6 42 Pengelola Media Center dan Kemitraan Media 6 43 Pengelola. Sekretariat Tim Reformasi Birokrasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 000,- untuk1. Bagi pemerintah, ketersediaan barang san jasa pada setiap instansi pemerintah akan menjadi faktor penentu keberhasilan pelakasanaan tugas dan fungsi. 01. Dalam hal pemberian bobot/nilai pada kriteria/substansi /uraian evaluasi teknis dengan sistem gugur ambang batas belum ditetapkan oleh pejabat eselon 1 terkait di. Dasar Hukum Pasal 22 (1) PA menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan pada K/L/D/I masing-masing. bimtek, diklat, kursus dan pelatihan non-formal berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa agar evaluasi pelaksanaan anggaran belanja barang dan jasa dapat dilakukan secara maksimal. : Salah satu upaya dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, baik untuk proses pengadaannya maupun dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi. 1) Kriteria dan tata cara evaluasi harus ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan dan dijelaskan pada waktu pemberian penjelasan. Diubah dengan : PERPRES No. Penetapan Metoda Evaluasi Penawaran Evaluasi Penawaran Untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya 1) Sistem Gugur 2) Sistem Nilai (Merit Point System) 3) Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Pemakaian ; 3. Direktorat Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan. traktor dan Pengadaan dengan metode Lelang, persyaratan administrasi berupa izin usaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak. Pengangkatan PNS dalam JF PPBJ melalui Penyesuaian/Inpassing untuk masing-masing jenjang jabatan terdiri dari: Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama: Penata Muda,. Untuk menjadi penyedia dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pelaku Usaha harus mengikuti proses Pemilihan Penyedia yang diadakan oleh Pemerintah, yang merupakan bagian dari rangkaian proses PBJP. Dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa di Pertagas, Metode Sistem Nilai belum memiliki standar pembobotan yang baku dan belum secara jelas diatur dalam pedoman sehingga baik Fungsi Perencana maupun Fungsi SCM belum memiliki acuan bila akan melaksanakan evaluasi penawaran dengan Sistem Nilai. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan whistleblowing system. P. Laporan Monitoring Perkembangan Kegiatan Bulanan. ULP/Pejabat Pengadaan dan evaluasi teknis dilakukan oleh Tim Juri/Tim Ahli dengan memberi nilai terhadap kriteria yang telah. Tender Cepat dapat dilakukan untuk Pengadaan Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya dengan kriteria: a. 000 (satu miliar rupiah), dalam hal ini termasuk pada jenis Pengadaan yang diatur dalam Pasal 3 yaitu pada Pengadaan Barang, Jasa Lainnya, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa. Syamsul Alamsyah. proses pengadaan barang/jasa Judul Modul: Persiapan PBJ Buku Informasi Versi: April 2018 Halaman: 4 dari 29 BAB I PENDAHULUAN 1. Bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan, Tim Monev Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltim melakukan kunjungan kerja dalam rangka monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa. Dalam software pengadaan khususnya di Eprocurement Indonesia terdapat sistem pemilihan pengadaan yaitu tata cara untuk menjalankan pemilihan penyedia barang atau jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. pelayanan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dengan tugas pokok melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa untuk paket pekerjaan dengan nilai: 1. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. 4 Tujuan Dan Manfaat Dari Pengadaan Barang Dan Jasa Secara. Kepala Dinas Perumahan Pengadaan Barang/Jasa_ Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya 3. 1. Barang/Jasa Standar atau dapat distandarkan adalah barang/jasa yang memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Pada pekerjaan permintaan berulang (Repeat Order) yang dilakukan. Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar Buku informasi 6 : Persiapan PBJ Versi 3. Sebelum melanjutkan, saya kembali menginformasikan bahwa pada tulisan kali ini saya hanya akan membahas mengenai Pengadaan Barang/jasa. 52. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Deputi. Perpres No. 2. c. TATA CARA EVALUASI PENAWARAN 2. PJB 1. Pengadaan Obat Pengadaan obat di RSUD Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara dilakukan oleh pejabat pengadaan yang telah lulus sertifikasi barang dan. Metode Penelitian adalah evaluasi dengan cara membandingkan antara prosedur operasional baku (Standar Operational Procedure) yaitu Peraturan Kepala Badan. Unit Kerja : - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Bengkulu Eselon I I a :-Eselon II b :-Eselon III : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Eselon IV : Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik 4. HasilPerubahan kriteria dan tata cara evaluasi dapat dilakukan dan disampaikan secara tertulis kepada seluruh peserta dalam waktu memadai sebelum pemasukan penawaran. Epicentrum Tengah Lot 11B. Untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya, terdapat tiga metode evaluasi penawaran, yaitu: Sistem Gugur, dilaksanakan dengan membandingkan dokumen penawaran terhadap dokumen lelang dengan urutan tahap administrasi, teknis, dan harga. Sampai dengan awal November 2021, Kementerian PUPR telah menayangkan 9 Komoditas Sektor PUPR pada laman Portal E-Katalog LKPP, yakni Komoditas Alat Berat Bidang Operasional dan Pemeliharaan SDA, Komoditas Bahan Banjiran, Komoditas Sprinkler, Komoditas IPA Mobile, Komuditas. 52 Tahun 2019 Tentang TATA CARA PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA-Moch. BAB VII TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIAJASA LAINNYA HALAMANVII - 10Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Metode evaluasi tidak sesuai dengan tujuan PBJ, spek, dan kondisi pasar •B/J yg dihasilkan tdk sesuai kebutuhan Kurang kompeten 4 Metode. Jend. Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan: Pelaksana : Analis Kebijakan Ahli Muda: Fungsional : Analis Kebijakan Ahli Muda: Fungsional : Analis Kebijakan Ahli Muda: Fungsional : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa: Struktural : Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa: Pelaksana : Pengelola Unit Layanan Pengadaan. 0 deputi bidang. Panduan Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Angkatan V Tahun 2018 LEMBAR PENGESAHAN No. • Biaya Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola dihitung berdasarkan komponen biaya pelaksanaan Swakelola. 17, BN. . Pengadaan barang adalah pengadaan setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan. Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian Dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan. 4 Pembentukan UKPBJ dikecualikan bagi Lembaga Dengan Perpres 12/21, harapannya pelaksanaan tender kedepannya dapat memberikan kemudahan dan mempercepat proses pengadaan barang/jasa tanpa meninggalkan tujuh prinsip dan etika pengadaan. Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara; 7. Mampu melakukan pekerjaan Negosiasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mengacu pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan standar harga/biaya 6. Deskripsi Singkat Pelaku Pengadaan Barang/Jasa adalah para pihak yang terlibat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa baik melalui swakelola maupun penyedia sesuai Sebelum tahun 2008, pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan dengan menggunakan sistem konvensional. Evaluasi Administrasi. Metode dua sampul digunakan untuk pengadaan barang/jasa dimana evaluasi teknis dipengaruhi oleh penawaran harga,. Modul ini disusun oleh Yosi Febriani, S. 3 UNTUK PELAKSANAAN. 1 Maksud Dan Tujuan 53 4. Dalam eprocurement terdapat metode evaluasi penawaran yang dapat dipilih 1 dari 5, yakni : Metode Evaluasi Kualitas, Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya,. 1649, jdih. 3. Peraturan Bupati Kebumen nomor 11 tahun 2020 tentang Pengadaan Barang Jasa di Desa 1 2 4 3 . Kualitas dan Biaya. TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 2 Ruang Lingkup 53 4. 2019/No. Pengelolaan sumber daya pembelajaran, dan 6. KOMPETENSI TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. lkpp. TRIBUNKALTIM. Tanggal Pengumuman. Presiden Republik Indonesia. Laporan Monitoring Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2014. 1. E-katalog dapat didefinisikan sebagai sebuah tempat penyimpanan elektronik informasi tentang barang, produk, atau pun jasa. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah : Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah : Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100. Memahami kebijakan umum, para pihak harus mematuhi etika dan mentaati Metode Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya. 14. Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 326), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 1 : April 2019 Halaman: 4 dari 51 sebesar-besarnya (value for money). Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan selama ini seringkali cenderung mengarah pada tindak enyel w g a, sp rti m il b k n sejumlah uang kepada pemerintah (selaku pihak pelaksana lelang)agar pihak peserta lelang ( sw ata/ kelo mpok p nt ig lainnya) d ng an dalam proses lelang sehingga dapat melakukan. 25. lkpp. • Menyusun instrumen Evaluasi Kinerja Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan tolak ukur. Kompetensi melakukan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Format Spesifikasi Teknis. Proses penyelenggaraan infrastruktur tidak bisa dilepaskan dari proses pelaksanaan pemilihan pengadaan barang dan jasa. 2023 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Jenderal mengadakan Analisis dan Evaluasi secara hybrid pada Kamis (10/11) yang diikuti. 4 Metode Evaluasi Pengadaan barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya. 2018. Dalam mengukur efektivitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, evaluasi kinerja harus dilakukan secara berkala. 1. d. Panitia pengadaan. go. Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994). fungsi, pemantauan, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan. Data yang diamati adalah nama pengadaan, anggaran untuk pengadaan, progress pekerjaan, evaluasi pejabat pengadaan, dokumen yang dibutuhkan serta laporan pengadaan barang/jasa. 000. (3) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejak perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima. Gita Susanti, M. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;. Laporan Monitoring Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2014. 1 dibawah ini. 2 Tujuan KhususPengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Pengadaan Barang dan Jasa Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Daerah February 2021 Jurnal Sosial Teknologi 1. Yang tergolong barang adalah objek yang nyata, baik berbentuk bahan baku atau sudah jadi. 632,-(20,14%) dan obat kategori C sebanyak 130 item (54,62) dengan biaya pembelian sebesar RP. 4 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis jumlah perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK dari Tahun 2004 s. Perubahan metode evaluasi dapat dilakukan dan disampaikan secara tertulis kepada seluruh peserta dalam waktu memadai sebelum pemasukan penawaran. 2. Pasal 15 (1) Tugas dan kewenangan Kepala Daerah dalam. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa . “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan” UU 17/2003 & UU 1/2004 Perpres 16/2018 PP. Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491); d. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan: 1. nomor 61 tahun 2022 tentang tata cara penyelenggaraan katalog elektronik deputi bidang monitoring-evaluasi dan pengembangan sistem informasi lembaga kebijakan pengadaan. Presiden Joko Widodo Luncurkan Bursa Karbon Indonesia about 14 hours ago. digunakan untuk pengadaan barang/jasa, maka yang dimaksud dengan public procurement adalah kegiatan pengadaan yang sumber dananya berasal dari pemerintah atau institusi publik (Nur Bahagia, 2011, h. 000. Proses Pengadaan Barang dan Jasa Proyek Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip seperti: efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel. Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, maka perlu menerbitkan Surat Edaran Menteri yang akan digunakan sebagai penjelasan teknis tata cara penentuan persyaratan pemilihan dan evaluasi dokumen penawaran pengadaan Jasa Konstruksi. 2. Evaluasi kinerja dapat dilakukan setelah proses pengadaan selesai dilakukan atau dalam jangka waktu. ntb. pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik (electronic procurement); e. Pemerintah di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan 10. Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia. 16 Tahun 2018 Pasal 33 :(1) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas. PadaLampiran VIII : Pedoman Pemantauan dan Evaluasi. Bimtek Evaluasi Kinerja Dan Penilaian Penyedia PBJ / Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Yang ( Value For Money ) Sesuai Pepres No. PENGADAAN BARANG DAN JASA I. Materi Umum 1 Kebijakan Pelatihan. Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah aktivitas yang rawan dengan permasalahan. Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan merupakan unit kerja eselon II dibawah Kedeputian Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlokasi di Gedung LKPP Lantai 6 Komplek Rasuna Epicentrum Jl. Berikut di bawah ini metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan dengan menggunakan: a. 3 Pembinaan 54 BAB V PENUTUP 55 LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. 4. 5. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 3. go. 3 Evaluasi terhadap Penawaran . 01. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 91 ayat (1) huruf d Peraturan Presiden Nomor 16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahSelayang Pandang Tentang Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. (5) Konfirmasi Status Wajib Pajak. 053: 0: 0 Prinsip Pengadaan Barang & Jasa. 4. Harga bersaing 4. Pengadaan barang adalah pengadaan setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. ˝PPER (Panitia Penetapan dan Evaluasi Rekanan) ˛ adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan verifikasi permohonan menjadi Penyedia34 EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN Evaluasi Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya Evaluasi BiayaEvaluasi BiayaEvaluasi Administrasi Evaluasi Administrasi Evaluasi Teknis Evaluasi Teknis Mengecek 1. termasuk juga informasi mengenai metode pengadaan, metode evaluasi serta kriteria evaluasi yang akan digunakan dan mekanisme pembayaran. SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) | PIC: Saudara Andy (0811-8309-889) 2. (0561) 736541 ext. merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat. pelatihan okupasi ppk lpkn 18 s/d 30 JANUARI 2021 Manajemen Risiko Risiko berhubungan dengan ketidakpastian. Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 pasal 5, prinsip dalam pengadaan barang dan jasa adalah: 1. Efisien Efisien berarti pengadaan barang dan jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu Jenis-jenis Pengadaan Barang/JasaPengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi pengadaan barang,pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. Evaluasi kinerja merupakan proses pengukuran dan penilaian terhadap hasil kerja yang telah dicapai, termasuk di dalamnya adalah pengukuran efektivitas. PENGADAAN BARANG/JASA Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Beserta Perubahannya Versi 9. Mengidentifikasi dan melakukan pengumpulan bahan/data/informasiPengawasan Barang/Jasa Lainnya Diantaranya Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia : Untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit. Jika vendor tidak memberikan hasil yang diharapkan, maka pemerintah.